Pernyataan Sikap SGBN: Mogok Senjata Mutakhir Kaum Buruh

Mogok Senjata Mutakhir Kaum Buruh

Di Persiapkan Dari Bawah !

Bangun Persatuan - persatuan, Komite-Komite Mogok Kawasan, Kota dan Daerah, hingga Nasional !

Kenaikan harga BBM oleh Jokowi – JK memicu perlawanan dan kemarahan rakyat pekerja hingga saat ini. Membantah pelecehan JK yang menakar kemarahan rakyat, meremehkan perjuangan kaum buruh hanya dalam hitungan tidak lebih dari 2 minggu. Kaum buruh dan rakyat justeru menjawab dengan hantaman besar perlawanan. Aksi - aksi serentak berskala nasional terus terjadi dan membesar. SGBN yang menjadi bagian di dalam PPRI. Bersama organisasi buruh, mahasiswa dan rakyat lainnya bergerak serentak di tanggal 26 November 2014 lalu. Meskipun media mainstream, pembela - pembela elit dan pembela Jokowi masih memoles topeng dengan OMONG KOSONG nya agar JOKOWI tetap tampak “ pro buruh “ !.

Kaum buruh dan rakyat tidak bodoh untuk terus di perdayai dan karenanya terus melawan kebijakan rezim neolib anti rakyat. Buruh masih di upah murah, subsidi di cabut dan harga BBM di naikan untuk melayani modal. Kebutuhan sosial rakyat pekerja yang masih menjadi barang mahal, pendidikan, kesehatan, rumah tinggal serta harga - harga kebutuhan hidup yang ke semuanya kian mencekik leher buruh dan rakyat.

Sejak aksi serentak nasional PPRI 26 November dengan menyerukan MOGOK NASIONAL untuk menggagalkan kenaikan harga BBM dan menuntut upah riil, layak. Di sambut berikutnya oleh seruan 3 konfederasi srikat buruh ( KSPI, KSPSI & KSBSI) pada 28 November 2014 dan merencanakan MOGOK NASIONAL pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014 dengan beberapa tuntutannya.

Rencana penggunaan senjata mutakhir kaum buruh, MOGOK, di titik ini patut di hormati dan di junjung. Demi kemajuan perspektif dan daya juang kaum buruh secara ekonomi maupun politik. Namun dalam catatan utama sejarah mogok nasional yang telah terjadi sebanyak 2 kali, senjata ampuh kaum buruh ini senyatanya belum digunakan secara maksimal dan matang. MOGOK NASIONAL yang tidak maksimal dan mendalam penyiapannya, terbukti berkonsekuensi pada pukulan balik bagi kaum buruh yang mengakibatkan berbagai kemunduran: demoralisasi, perpecahan, penghianatan, dan sebagainya.

Ini dicatat dengan baik saat Mogok Nasional 2 dimana mogok bukan hanya gagal memenangkan tuntutan. Justru tidak sedikit korban dari kaum buruh yang berjuang dan menjadi tombak terdepan dari penggunaan senjata MOGOK. Terkena kekerasan saat mogok maupun yang terkena sanksi pengusaha dengan beragam bentuknya seusai mogok.

Anehnya lagi saat itu, ‘pemimpin tinggi’ (baca: elit) serikat buruh yang mendorong mogok, yakni KSPI. Justru MENCABUT laporan yang telah lengkap dan diserahkan pada Kejaksaan (P-21) oleh beberapa pihak yang secara sukarela mengadvokasi kasus kekerasan dalam mogok tersebut. Hal ini menjadi tanda Tanya besar dan patut di pertanyakan, jika para elit serikat buruh sebagai pemimpin mogok justru lebih rela ‘berdamai dengan musuh’, ( tanpa berembuk dalam pengambilan keputusannya bersama pimpinan serikat buruh lainnya) dibanding ‘memberi pelajaran’ bagi musuh-musuh kaum buruh.

Di susul lagi dengan tindakan SALAH KAPRAH berikutnya, elit serikat buruh pula yang menentukan sepihak intervensi keblinger dalam Pemilu 2014 lalu – dengan mendukung salah satu calon— dan menempatkan kepala kaum buruh pada pertaruhan yang hanya diketahuinya sebatas program diatas kertas.

Ini konsekuensi jika elit serikat buruh merasa bahwa pengetahuan perjuangan dan pengetahuan politik hanya milik para pimpinan serta takut jika massa (anggota) serikat buruh mendapat pengetahuan dan pendidikan politik yang sama dan setara dengannya.

Namun untungnya, dalam rencana dan niat mogok nasional jilid 3 yang telah diumumkan, para elit serikat buruh seakan tersadar, terkait  belum matangnya persiapan sehingga menunda jadwal mogok bagi persiapan-persiapan menuju mogok.

Kita pun mengakui dari awal bahwa pengumuman mogok 10-11 Desember merupakan sesuatu yang premature. Namun keanehan baru tercipta disaat persiapan mogok oleh 3 konfederasi ‘besar’ justru dilakukan di tempat yang jauh dari pabrik-pabrik yang dihuni para buruh yang belum sadar pada esensi mogok dan belum pernah terlibat dalam mogok nasional. Ini penting untuk diluruskan.

2 kali Mogok Nasional Yang “ Tak Tersiapkan “ Dari Bawah - Harus Di Ubah !

Sejarah dapat berubah. Mogok nasional yang ‘kalah’ dapat diubah menjadi mogok nasional dengan kemenangan yang menentukan. Tetapi perubahan itu hanya mungkin terjadi jika ada syarat-syarat pula yang berubah dari sekedar mogok nasional yang dikobarkan di media massa oleh para pimpinan serikat buruh tanpa persiapan masiv di bawah, di tingkat pabrik dan kawasan.

Oleh karenanya, dalam rangka memaknai 10-11 Desember sebagai persiapan menuju mogok nasional, kita perlu dan harus mempersiapkan kesadaran kaum buruh dari tingkat pabrik, kawasan, perkampungan dan kota, yang utama BUKAN dengan memobilisasi massa ke pusat-pusat pemerintahan atau bahkan ke bunderan HI. Kaum buruh sadar kelas, penting menyebarkan pengetahuannya tentang kebutuhan mogok nasional melalui konvoi kawasan, selebaran massal, dan merangkul sebanyak-banyaknya kaum buruh yang telah berserikat maupun yang belum berserikat dari tiap pabrik dan kawasan bagi pembentukan komite-komite mogok serta perencanaan mogok nasional secara bersama. Tapi bukan berarti tanggal 10-11 Desember kaum buruh dilarang untuk mogok. Pabrik-pabrik yang dikunjungi atau menyatakan diri akan ikut dalam pemogokan nasional dapat membangun latihan-latihan mogok di tiap pabrik. Tiap pabrik yang buruhnya (baik berserikat ataupun tidak berserikat) bersepakat membangun komite mogok kawasan harus dicatat dan dikumpulkan dalam suatu pertemuan - pertemuan bersama,  Rapat rapat Akbar. Dengan pra-kondisi tersebut, syarat mogok yang benar bagi kemenangan yang menentukan semakin mungkin dicapai.

Syarat itu meliputi beberapa hal yang (sengaja) diabaikan elit serikat buruh dalam 2 kali mogok nasional sebelumnya, yaitu :

Pertama, Mogok Nasional harus menjadi milik bersama kaum buruh dan rakyat Indonesia secara keseluruhan: ditentukan bersama, dirancang bersama, dipimpin bersama, dikawal bersama hingga diakhiri bersama. Yang dimaksud tentu saja bukan kebersamaan para elit pimpinan serikat semata, melainkan kebersamaan massa buruh dalam merencanakan mogok nasional. Sebagai formulasinya, di tiap-tiap kota/daerah dan kawasan-kawasan industri, harus dibangun komite-komite mogok yang mencakup unsur-unsur buruh dari tiap pabrik (baik yang berserikat maupun tidak) yang bersepakat untuk menggelar mogok nasional.

Pembangunan komite-komite mogok ini juga akan memetakan dan mengantisipasi dengan matang hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dari pengalaman mogok selama ini.

Kedua, Mogok Nasional harus melumpuhkan sebagian besar produksi dan distribusi barang khususnya yang penting dan menentukan dalam perekonomian. Keampuhan mogok nasional bagaimanapun sangat ditentukan oleh tekanan dari lumpuhnya produksi dan distribusi yang beroperasi mengakumulasikan modal para pemodal. Adanya komite-komite mogok dari tingkat kawasan akan mempermudah pencapaian hal tersebut.

Ketiga, Mogok Nasional harus dilakukan sampai menang. Bukan diukur dalam 1 hari, bukan 2 hari, bahkan bukan 1 minggu jika belum mendapat kemenangan. Senjata terampuh adalah untuk memenangkan tuntutan yang jelas dan tegas, bukan alat kampanye, apalagi kampanye dan loby para elit serikat buruh. Sehingga, tidak boleh ada satu pemimpin serikat buruh pun yang dengan seenaknya menghentikan mogok tanpa capaian kongkret yang telah disepakati secara bersama.

Untuk mencapai pemenuhan poin ketiga, penting merumuskan tuntutan tidak hanya secara umum, atau dalam kata lain tuntutan yang mudah dipertukarkan satu sama lain (baca: tukar-guling) oleh para pimpinan serikat, melainkan tuntutan minimal yang dijadikan desakan utama mogok diluar tuntutan lainnya. Dan bagi kita, pembatalan kenaikan harga BBM, revisi UMP/UMK, serta penghapusan outsourcing penting menjadi tuntutan yang utama bagi mogok nasional sampai menang. Keutamaannya dibentuk dari keterhubungan langsung tuntutan tersebut pada seluruh elemen buruh dan elemen rakyat lain diluar buruh, yang memungkinkan mogok nasional berkembang dan didukung oleh berbagai elemen rakyat; dalam arti tuntutan yang paling mungkin memaksimalkan kekuatan gerakan.

Di titik ini gerakan buruh harus meninggalkan egoisme sektoral-nya bagi masa depan kepemimpinan terhadap perjuangan seluruh rakyat.

Namun diluar itu, perlu juga menghadirkan tuntutan-tuntutan lain sebagai kampanye (dan perspektif pencapaian gerakan berikutnya) yang meliputi perubahan peraturan mengenai kompenen upah, pendidikan gratis, kesehatan gratis (tanpa iuran seperti BPJS), perumahan gratis, serta kebebasan dan demokrasi bagi rakyat dalam banyak segi.

Tentu saja perubahan dalam syarat-syarat mogok nasional diatas terutama bukan diemban oleh elit serikat buruh yang selalu gagal mendemokratiskan keputusan dari tingkat bawah, namun oleh kaum buruh sadar kelas, apapun pabriknya, apapun serikatnya.

Jika mempersiapkan mogok adalah mempersiapkan kesadaran, maka memenangkan tuntutan sama perlunya dengan kebutuhan menampilkan ekspresi kaum buruh sadar kelas yang tidak terkooptasi dan terilusi pada elit-elit politik pemodal yang sampai sekarang masih bertengkar mendapatkan jatah ekonomi-politiknya dalam negara sekaligus mencari muka pada rakyat. Maka dari itu, gerakan mogok nasional ke-3 perlu mengajukan slogan politik:

“Bukan Jokowi, Bukan Prabowo, Tapi Kekuasaan Kaum Buruh & Rakyat!”;

“Tidak pada Jokowi, Tidak pada Prabowo, Tapi pada Kekuatan Kaum Buruh & Rakyat!”

Pada kesempatan ini Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ) menyerukan untuk :

BERGERAK SERENTAK - SENASIONAL pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014.

                                                     

Di kawasan - kawasan industri, di pusat - pusat buruh dan rakyat pekerja berada.

Bangun, siapkan dan konsolidaskan komite dan persatuan  persatuan kawasan, kota dan wilayah.

Siapkan MOGOK NASIONAL yang sejatinya untuk mencapai kemenangan kaum buruh !.

Bangun Persatuan Buruh - Bangun Konfederasi Buruh Alternatif ;

  

   Sentral Gerakan Buruh Nasional Menuntut :

1. Gagalkan Kenaikan Harga BBM ;
2. Upah Riil Nasional 4,5 Juta - Minimal Untuk Buruh Lajang ;
3. Hapus Sistem Kerja Kontrak & Outsourching ;
4. Pendidikan, Kesehatan & Perumahan Gratis ;
5. Perlindungan Untuk Buruh Migran ;
6. Undang - undang Perlindungan Buruh ;

Demikian sikap Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ) jelang mogok nasional ke-3 yang ditugaskan mencapai kemenangan menentukan. Sekaligus mengangkat kepemimpinan kelas buruh terhadap gerakan rakyat keseluruhan. Sebagai salah satu syarat dari penghancuran sumber dari segala sumber masalah: kapitalisme.

Akhir kata, ingatlah selalu di setiap saat dan di setiap arena perjuangan kita: Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera !

Jakarta, 8 Desember 2014

Tertanda,

BADAN PEKERJA NASIONAL

SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL

( BPN SGBN )

S U L T O N I

Koordinator Nasional

Sebarkan Artikel Ini :

Sebar di FB Sebar di Tweet Sebar di GPlus

Tentang Unknown

Website ini tentang persatuan dan konsolidasi Perjuangan Buruh dari Serikat Buruh di tingkat basis, perusahaan maupun federasi lokal serta nasional untuk menuntaskan tugas sejarah perjuangan buruh Indonesia. Berjayalah Kaum Buruh Indonesia!