S E N T R A L G E R A K A N B U R U H N A S I O N A L
No. III / BPN SGBN - Pernyataan Sikap / Okt ‘ 2014
· Upah Riil Nasional 4,5 juta Tahun 2015 - Minimal Untuk Buruh Lajang
· Tolak UU Pilkada - Demokrasi Sejati Untuk Rakyat
· Tolak Kenaikan BBM
· Joko Widodo - Jusuf Kalla - Rezim Politik Upah Murah & Rezim Neolib
· Bangun Konfederasi Buruh Alternatif
· Bangun Alat Politik Klas Buruh !
Setiap tahunnya kaum buruh masih harus berjuang dan bekerja keras untuk bisa memperoleh upah yang masih minimum, jika tidak ingin ketetapan upah minimum di tahun selanjutnya sedemikian rendah.
Negara tidak pernah menjamin upah yang layak dan riil untuk bisa sungguh - sungguh mensejahterakan buruh di indonesia. Di tengah pengusaha yang terus menggenjot pelipat gandaan modal dan keuntungannya, bertentangan dengan yang di kehendaki buruh. Negara, kekuasaan tidak memberikan keberpihakan pada buruh yang lebih (di) lemah (kan) di hadapan pemodal.
Peristiwa berdarah di penghujung tahun 2013 saat kaum buruh indonesia menuntut kenaikan upah 50 % untuk tahun 2014. Di refresif, di benturkan dengan kelompok preman yang di organisir asosiasi pengusaha, kaum buruh di refresif aparat, membangun opini seolah tuntutan buruh berlebihan, adalah suatu fakta perlakuan negara terhadap buruh yang menunjukan posisi negara yang ANTI BURUH !.
Besaran upah murah yang di terima kaum buruh berpangkal dari bagaimana konstruksi kebijakan pemerintahan pada persoalan upah dan apa yang melandasinya. Secara ekonomi politik yang berlaku dan di terapkan sejauh ini. Perundang - undangan perburuhan serta instrumen hukum ikutan lainnya soal pengupahan padu padan sebagai skema politik yang mengkondisikan upah buruh murah dan berkebalikannya bagi pengusaha.
Upah yang di terima buruh dari tahun ke tahun pada kenyataannya tidak pernah mencukupi bagi pencapaian hidup layak dan tidak mensejahterakan penghidupan buruh dan keluarganya. Angka - angka upah buruh sejauh ini tidak lebih dari sekedar nilai upah yang orientasinya sebatas hanya pada “ buruh mampu melanjutkan hidup dan sekdedar untuk dapat bekerja (di hisap) kembali keesokannya “ tanpa mampu menaikan dan mengembangkan kualitas hidupnya lebih jauh. Pun terjadi perubahan angka upah tetapi hakikatnya tidak menaikan nilai yang di terima oleh buruh : “ Dadan, buruh pabrik tekstil yang telah bekerja belasan tahun, berujar :“ kenaikan upah tiap tahunnya, sama dengan nol di tambah nol , ya sama dengan nol, sebab begitu upah naik, harga ikut naik, nol jadinya“.
Di tengah negara tidak mampu mengontrol dan mengendalikan harga - harga, di tengah kebutuhan dasar rakyat pekerja tidak di jamin negara dan serba mahal, kenaikan upah yang tidak seberapa, tepat yang di nyatakan olehnya, dari tahun ke tahun sejatinya tidak ada kenaikan upah, hal ini merupakan potret riil kaum buruh yang selalu menerima upah minimum dan murah hingga saat ini.
Merunut pada apa yang di atur dalam Permenakertrans RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Sebagai instrumen hukum terdekat pada proses yang menghasilkan suatu nilai besaran upah yang akan di berlakukan. Komponen di dalamnya sejumlah 60 item dan kuantiti atas setiap komponen yang ada. Jelas tidak di orientasikan bagi pemenuhan pencapaian kehidupan yang riil dan layak bagi buruh dan keluarganya. Bagaimana mungkin dengan 60 item komponen kebutuhan hidup yang mencakup sandang, pangan dan papan dengan kualiti yang minimal buruh dapat berpenghidupan layak?!.
Komposisi dari Permenaker ini menggunakan logika lajang dan pemenuhan yang minimalis. Menegasikan kehidupan sosial buruh selanjutnya, dalam hal berkeluarga di waktu selanjutnya, mempunyai anak yang harus di cukupi penghidupannya, dan seterusnya. Dalam soal lamanya buruh bekerja pun di atur sebatas bagi 1 tahun massa kerja, tetapi tidak terang bagaimana dan seberapa upah buruh harus di bayar ketika sudah di atas 1 tahun atau telah berpuluh tahun bekerja. Al hasil pada praktiknya kalangan pengusaha hanya mempedomani besaran UMK / UMP ansi sebagai satu patokan dalam membayar upah buruh tanpa perduli seberapa lama telah bekerja, dan pengusaha tetap terhindar dari jeratan hukum.
Absurdnya aturan hukum soal kewajiban pengusaha membayar upah buruh yang telah bekerja lama, adalah ketimpangan tersendiri. Membiarkan buruh berhadapan dengan pengusaha untuk menentukan upah, menafikan dominasi pengusaha (yang lebih kuat) terhadap buruh dalam lapangan industrial, dan kekonyolan negara yang lepas tangan dengan sengaja. Berkonsekuensi tidak sedikit pengusaha membayar upah buruh di bawah standard atau sebatas UMK/UMP meskipun buruh telah puluhan tahun mengabdi bekerja. Skema politik upah murah yang membelit kaum buruh tercipta dari suatu kebijakan politik yang tegak berdiri di atas ekonomi yang bercorak menghisap, bagi akumulasi modal dan ekspansinya, dengan kaum buruh sebagai sumber dan subyek penghisapan terus menerus sepanjang hayatnya.
Upah Riil Nasional 4,5 Juta tahun 2015 – Minimal Untuk Buruh Lajang
Kaum buruh di kubangan negara kapitalistik terus di kepung, di hegemoni oleh pengkondisian logika berpikir yang mengopinikan seolah buruh memang tidak berhak memperoleh hak upah yang besar, selain selalu di beri dengan yang serba sedikit. Di kecam ketika tahun 2013 kaum buruh berteriak menuntut kenaikan upah 50 % untuk tahun 2014, padahal nilai yang di tuntut logis bagi orientasi peningkatan taraf hidup yang lebih layak, walalupun kenaikan 50 % masih harus menanggung beban kebutuhan sosial lainnya yang belum di jamin negara. Belum lagi tahun 2015 buruh akan menanggung beban ekstra jika negara menaikan harga BBM yang pasti di susul naiknya harga kebutuhan hidup lainnya.
Tahun 2015 buruh lajang sedikitnya berhak atas upah sebesar 4,5 juta untuk mencukupi kebutuhan dasarnya yang riil bagi standard kelayakan hidup sementara ini. Nilai ini logis dan berhak di berikan kepada kaum buruh indonesia, jika menghendaki peningkatan kesejahteraan dan kelayakan hidup sebagaimana amanah konstitusi : “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ ( ayat 2, pasal 27 UUD 1945 ).
Konstruksi hukum pengupahan yang berlaku saat ini harus di bongkar dan di gantikan dengan skema peraturan yang lebih memanusiakan buruh. 60 komponen, dengan kuantiti yang rendah sebagaimana Permenakertrans RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, tidak padu seperti di maksud oleh konstitusi di atas. Negara sudah harus memperterang dan mempertegas aspek kelayakan dan perlindungan upah buruh. Undang – undang ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari pengutamaan terhadap rakyat pekerja, melainkan sebaliknya. Karenanya UU ketenagakerjaan pro modal yang berlaku kini juga harus berganti menjadi UU yang pro buruh. Tidak melulu perlakuan manis, karpet merah bagi jalan modal, investasi, dan seterusnya, yang berkonsekuensi pada penistaan nasib buruh. Upah minim dan murah yang di derita buruh hingga kini telah menyiapkan puluhan juta bahkan ratusan juta anak - anak buruh selaku generasi pelanjut negeri ini berada dalam keterbatasan bahkan terbelakang ( 40 juta lebih jumlah buruh formal & 100 juta lebih termasuk buruh informal ) . Asupan makanan yang minim gizi, pendidikan yang rendah, tanpa tempat tinggal yang layak dan segala sesuatunya yang serba minim dan berkekurangan. Telah mewariskan anak bangsa selanjutnya yang tetap terbatas dan tidak lebih maju, sehingga akhirnya indonesia tetap menjadi satu bangsa yang tidak jauh lebih unggul dari kondisi sekarang ini.
UU Pilkada - Penghambat Jalan Menuju Kedaulatan Rakyat
Alam ekonomi dan politik indonesia yang neolib serta demokrasi borjuis yang partisipatif dan representatif belum mampu meletakan kedaulatan sejatinya di tangan rakyat, atau pemerintahan yang berdiri di atasnya bukan lah pemerintahan rakyat yang sebenarnya. Keterwakilan representatif yang di manifestasikan melalui konsep trias politika di indonesia (kesetaraan : eksekutif, legislatif dan yudikatif) pada kenyataannya tidak sama sekali berbasis dan berbakti bagi hajat hidup rakyat seluruhnya. Di tengah hak berpolitik kaum buruh, rakyat di bonsai menjadi sekecil memilih perwakilan, kepala daerah dan presiden dalam waktu tertentu ( 5 tahunan di indonesia ), tanpa hak politik rakyat mengganti, mencopot perwakilan terpilih sebelum batas periodenya, walaupun sang wakil mengkhianati mandat, korup, dan tidak pro rakyat.
Tanpa kaum buruh, tanpa rakyat berhak mengendalikan, mengatur atau memutuskan dengan daulat penuh, bagaimana mengelola negara dan mengatur pri kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk tanpa hak kaum buruh menentukan upahnya. Semua itu sejauh ini di putuskan oleh perwakilan representatif dalam demokrasi borjuis yang hanya bisa di kerubuti kalangan berpunya, yang kemudian mengatur segala. Elit pemangku kekuasaan apapun partai elit dan koalisinya sama - sama tidak sedang menerobos jalan perwujudan demokrasi sejati agar rakyat dapat menentukan sendiri atas nasibnya.
Koalisi Merah Putih yang melucuti hak memilih langsung kepala daerah sedang meniti jalan untuk kelompoknya memegang tali kekang atas negeri ini. Koalisi indonesia hebat sekalipun tengah berjuang menutup jalan seteru politiknya agar tongkat kuasa tetap berada di tangannya. Rakyat tetap di bonsasi hak demokratisnya, sebelum hak berpolitiknya tidak sekedar 5 tahunan, sebelum penentuan pengaturan dan pengelolaan negara di genggam dengan daulat seutuhnya di tangan kaum buruh, di tangan rakyat, demokrasi yang ada tidak lain dari pada demokrasi borjuis dan liberal.
Pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat sebagai hak kecil menentukan pimpinannya dalam logika hak politik periodik, pun kini di ambil kembali. Sehingga hampir habis sudah kedaulatan rakyat atas negerinya sendiri, seluruhnya milik parlemen berisi partai dan kalangan elit.
Posisi kaum buruh dan rakyat tidak untuk koalisi merah putih yang di representasikan anasir orde baru yang berwatak otoriter, tidak bagi koalisi indonesia hebat yang di representasikan oleh PDI P, Jokowi, yang partainya pernah berkuasa dan melahirkan UU perburuhan pro modal, menyuburkan praktik perbudakan modern ( slavery modern ) dalam sistem kerja di indonesia, yakni kerja kontrak & outsourching. Tokohnya pernah berkuasa di ibukota negara dan menghadiahkan upah murah di tahun 2014 bagi kaum buruh.
Kaum buruh dan rakyat menolak UU Pilkada demi demokrasi sejati dan tidak bagi pemangku kuasa di parlemen dan di eksekutif ( KMP & KIH). Sebab mereka masih dan akan terus menjalankan prinsip – prinsip ekonomi politik pro modal yang bertentangan dengan yang di harap rakyat.
Rencana Pasti Kenaikan BBM - Rezim Neolib : Joko Widodo & Jusuf Kalla
Tinggal menunggu waktu setelah kekuasaan mapan di genggaman dan hiruk pikuk dagelan politik mereda, maka di sana lah kebijakan efektif (menunggu momentum yang tepat). Dalih subsidi yang bombastis dan pun akan di alihkan bagi sektor UMKM di pedesaan menjadi pembenaran harga BBM di naikan, dan biasanya di lapis sogokan - sogokan sesaat untuk membius kesadaran rakyat (kompensasi, bantuan langsung, dan sejenisnya). Watak yang fragmatis dari setiap rezim selama ini tetap menjadi cirinya, tanpa terobosan jalan keluar strategis untuk tidak mencabut subsidi - subsidi bagi rakyat, tidak membereskan tata kelola migas nasional secara konferehensif. Pencabutan subsidi BBM hanya membuat sumringah segelintir orang, investor, badan keuangan dunia dan menyusahkan sebagian besar massa rakyat. Atas akibat salah kelola, prilaku mafia migas dan penghamburan uang negara, lalu rakyat yang menanggung semua itu. Bagi kaum buruh dan mayoritas massa rakyat tidak dapat berterima dengan segala pembenarannya mencabut subsidi BBM dan menaikan harganya.
Joko Widodo dan Jusuf Kala yang di gadang - gadang sebagai presiden pro rakyat masih akan menjadi isapan jempol dan tidak bisa di ukur dari seberapa sering blusukan yang di lakukannya.
Kebijakan sementara yang di anggap memihak rakyat tidak lebih dari sekedar birokrat yang melakukan hal yang “sedikit dekat dengan rakyat “ ( merakyat ), tetapi sejatinya tanpa mampu mengatasi persoalan mendasar. Keduanya, Jokowi & JK berlatar belakang pengusaha dengan kekayaan yang tidak bisa di punyai oleh kaum buruh dan rakyat kebanyakan. Pembangunan opini oleh media mainstream, yang meng ekspos habis – habisan kesederhanaan dan blusukan yang kerap di lakukan JOKOWI, relatif mampu melekatkan cap tokoh yang merebut sesaat hati rakyat, yang dahaga dengan perubahan dan mendamba sosok pimpinan yang di impikan oleh massa rakyat.
Refresifitas masih di lakukan dalam pemberesan dan memperlakukan PKL semisal di MONAS dan tempat lainnya, upah murah bagi kaum buruh hadiah darinya ketika memegang kekuasaan di ibukota. Dan tidak ada konsepsi yang utuh dan mendasar dari program - programnya untuk menuntaskan segala permasalahan bangsa, karena tidak cukup sebatas E KTP, E Budgeting dan E Ticketing, dan pidato di atas kapal pinisi sebagai simbol – simbol dan seterusnya untuk mengatasi akar persoalan, tanpa perubahan mendalam atas sistem dan tata kelola negara, bukan sekedar revolusi mental yang berbasis dari anggapan bahwa faktor manusia dan mentalnya sebagai sumber segala perkara. Selain JOKOWI juga berasal dari partai politik elit yang pernah berkuasa sebagaimana di urai di atas dan JK yang kali kesekian menjabat WAPRES tanpa efek fundamental bagi kebaikan penghidupan berbangsa dan bernegara. Daya biusnya atas massa rakyat akan usai ketika kesejatiannya sebagai rezim neolib penghamba modal kian terang di tunjukan meneruskan rezim sebelumnya. Bersandar pada hutang dalam menjalankan kebijakan – kebijakannya yang ujungnya tetap menambahkan beban baru bagi rakyat indonesia yang sudah bertumpuk beban dari kekuasaan sebelumnya. Sehingga JOKOWI – JK masih lah sama selaku pemerintahan pro modal dan bukan merupakan jawaban atas kehendak kaum buruh serta rakyat indonesia.
BANGUN KONFEDERASI SERIKAT BURUH ALTERNATIF – BANGUN ALAT POLITIK KLAS BURUH
KONFEDERASI SERIKAT BURUH ALTERNATIF Untuk Kaum Buruh Indonesia :
Setelah pileg dan pilpres kini kaum buruh dan rakyat indonesia masih di kungkung kekuasaan borjuasi penghamba modal. Parlemen dan eksekutif negeri ini bukanlah pemerintahan rakyat yang sebenarnya.
Kaum buruh, masih harus berjuang gigih dan tidak bisa bersandar pada ilusi yang menyesatkan, presiden baru, harapan baru, terang bagi kita, siapa mereka dan akan bagaimana mereka !.
Kemarin, elit, pimpinan serikat buruh kita telah menyeret - nyeret kita pada salah satu posisi capres – cawapres partai yang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, yang sempat mengkoyak persatuan kaum buruh itu sendiri. Padahal keduanya akan tetap menceburkan kita pada lubang penderitaan yang lebih dalam. Keduanya tidak pernah mau menjamin upah yang layak, tidak akan memberi perlindungan riil terhadap buruh dan akan melanggengkan penindasan yang sudah subur. Sebentar lagi kita akan kembali buktikan, bagaimana upah buruh di tahun 2015, mau kah mereka memberlakukan upah riil nasional 4,5 juta minimal bagi buruh lajang, atau dengan segala dalih serta retorikanya menganggap ini berlebihan ?!. Mari kita juga siapkan catatan, akan seberapa banyak lagi pemberangusan serikat buruh di pabrik – pabrik yang terjadi, tanpa proteksi negara ?!. Berapa puluh, ratus, ribu dan juta lagi korban – korban PHK nanti di pemerintahan JOKOWI & JK ?!, kita sama - sama akan saksikan.
Pimpinan elit organisasi buruh yang berprilaku sering menyesatkan massa anggotanya, tidak dapat di biar - biarkan terus memimpin dan kita tidak boleh terus membiarkan di pimpin dengan cara - cara demikian. Mendukung capres yang mengancam demokrasi, menyuruh - nyuruh anggota mencoblos capres yang menghadiahkan upah murah, yang partainya mensahkan UU anti buruh. Kaum buruh indonesia tidak butuh pimpinan, elit serikat buruh yang menyesatkan dan jalan yang harus di tempuh oleh serikat buruh, bukan jalan dari elit pimpinan melainkan harus berasal dari massa anggotanya secara demokratis.
Untuk perubahan besar kita perlu memulai sejak dari alat perjuangan kita di serikat buruh, bersama - sama mewujudkan, mengelola dan menjalankan suatu serikat buruh alternatif, demokratis dan berbasis perjuangan klas buruh :
Sesuai penjelasan di penghujung manifesto Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ), masih merupakan Komite Persiapan menuju Konfederasi Buruh Alternatif yang masih membuka diri, harus terus di beri masukan dari buruh itu sendiri, masih harus menempa konsep – konsepnya bersama – sama, dan hendaknya kita kerjakan bersama – sama. tetapi SGBN juga akan mengkritik, mengingatkan pimpinan serikat buruh yang bertentangan dengan prinsip serta perjuangan sejati kaum buruh
Bagi SGBN, selain kita berusaha keras menata pembangunan konfederasi buruh alternatif untuk memajukan gerakan buruh indonesia. Kaum buruh pun harus berkesadaran bahwa perjuangan kita tidak bisa terbatas pada soal ini saja.
Alat politik Klas Buruh Senjata Perubahan Mendasar
Perjuangan kita selanjutnya harus ditujukan untuk menghapuskan akar darimana semua perkara - perkara penindasan itu terjadi. Karena tanpa menghancurkan akar penindasannya, maka tidak akan pernah ada kesejahteraan dan keadilan sejati yang dapat kita nikmati. Upah naik, harga naik, nilai upah kita menjadi turun, dan kita harus berjuang kembali, korban buruh PHK, Union Busting, Kontrak & Outsourching menjadi jadi, begitu seterusnya. Telah lama kaum buruh berjuang, tetapi kita sadari, kemenangan demi kemenangan kita peroleh, kekalahan demi kekalahan juga kita alami, tetapi kemenangan sejati belum kita raih.
Sumber penindasan yang kita alami harus disadari berasal dari sistem ekonomi (disebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme neoliberal) yang memang tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya. Sistem ini telah lama dijalankan sejak penguasa Soeharto berkuasa hingga saat ini. Sistem ekonomi inilah yang membuat hingga kini rakyat Indonesia terpuruk, tidak sejahtera.
Ya, HIDUP ADIL DAN SEJAHTERA SEHARUSNYA SUDAH BISA KITA DAPATKAN SAAT INI. Dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal memang hanya berpihak dan hanya dinikmati oleh segelintir orang di negeri nan kaya ini. Segelintir orang ini adalah para pengusaha/pemilik modal, para pejabat dan petinggi pemerintahan, anggota dewan (DPR/DPRD), petinggi partai politik, para jenderal dan petinggi di kepolisian dan tentara, para cukong dan pejabat BUMN, serta tentunya para pemilik modal asing. Mereka hidup bergelimang harta dari hasil kerja keras buruh dan rakyat dan dari pajak kita selama ini dari hasil penguasaan seluruh kekayaan alam, dan sumber energi, dan seluruh sektor vital lainnya yang seharusnya menjadi MILIK RAKYAT dan dipergunakan untuk KEMAKMURAN SELURUH RAKYAT.
Itupun tak cukup. Mereka masih berkongkalikong antar sesama untuk terus merampok (KORUPSI) seluruh asset dan harta negeri kita. Bahkan Ketua KPK berani menyatakan “jika saja kekayaan dari tambang saja tidakdikorupsi, dikuasai oleh kita dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka penghasilan terendah penduduk Indonesia mencapai 30 juta per bulannya“
Kita memang bisa hidup lebih sejahtera dari saat ini, jika saja sekelompok kecil orang diatas tidak lagi penjadi penentu kebijakan negeri ini dan tidak menguasai seluruh kekayaan dan aset negeri ini; Kita bisa hidup lebih sejahtera dan adil jika saja sistem ekonomi yang dijalankan memang ditujukan bagi rakyat banyak dan bukan bagi segelintir pemodal.
Bila kita melihat dokumen sejarah, membaca pembukaan dan isi UUD 1945, dan membaca tulisan-tulisan para pejuang kemerdekaan kita, tentunya BUKAN tatanan ekonomi semacam ini yang menjadi cita-cita kita merdeka. Para pejuang kita sudah menyatakan menentang sistem ekonomi liberal (kapitalisme neoliberal saat ini), karena sistem ekonomi (neo) liberal semacam ini hanya akan menghasilkan penindasan manusia atas manusia lainnya. Sebagian kecil manusia yang disebut diatas hidup dari penindasan dan perampasan hak 250 juta rakyat negeri ini.
Oleh karenanya, kita nyatakan bahwa perjuangan kita tidak akan berhenti di perjuangan menuntut upah 4,5 juta, Penolakan UU Pilkada dan sebagainya. Kita perlu membangun Konfederasi Buruh alternatif, tapi belum cukup. Ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan dari cita-cita kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di bumi Indonesia.
Tentunya untuk sampai pada cita-cita ini kita harus memiliki pemahaman atas keadaan negeri ini, memiliki prinsip-prinsip dan strategi perjuangan, mengenal siapa kawan-kawan perjuangan kita dan juga mengenal siapa musuh-musuh yang menghambat cita-cita kita.
Maka kaum buruh indonesia juga sudah harus memikirkan sekuatnya, menjadi bagian dan mewujudkan alat politiknya sendiri, alat politik kaum buruh. Berbeda dengan partai - partai elit borjuasi yang ada selama ini dan berkuasa hanya bagi kekayaannya dan mengorbankan buruh dan rakyat.
Alat politik kaum buruh sebagai senjata utama perubahan mendasar segala keburukan yang melanda nasib rakyat selama ini dan kaum buruh lah yang harus menjadi pelopor utama nya.
Atas paparan di atas dan di tengah momentum hiruk pikuk konstelasi politik borjuasi berbareng dengan moment menjelang di berlakukannya upah buruh di tahun 2015.
Sentral Gerakan Buruh Nasional yang masih merupakan Komite Persiapan akan bergerak berbareng, melakukan Aksi Nasional pertama nya pada tanggal 19 Oktober yang bergerak tersebar di masing - masing kotanya, seperti : Medan - Sumatra Utara, Makasar - Sulawesi, Samarinda - Kalimantan Timur, Indramayu, Cirebon - Jawa Barat dan Khususnya di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Krawang yang akan terpusat di titik Jakarta, untuk menyerukan :
1. Tuntutan Upah Riil Nasional tahun 2015 sebesar Rp. 4,5 Juta - Minimal Buruh Lajang !
2. Penolakan atas UU Pilkada & Demokrasi Sejati Untuk Kaum Buruh dan Rakyat !
3. Penolakan atas rencana Kenaikan BBM !
4. Joko Widodo - Jusuf Kalla Rezim Politik Upah Murah & Rezim Neolib !
5. Bangun Persatuan gerakan Buruh – Bangun Konfederasi Buruh Alternatif !
6. Bangun Alat Politik Klas Buruh – sebagai Senjata Utama Perubahan Mendasar !
Elit & Partai Borjuasi Telah Gagal !
Rezim Pro Modal Bukan Solusi !
Kapitalisme Sumber Petaka harus di Hancurkan !
Saatnya Buruh Berkuasa Untuk Rakyat Sejahtera !
Demikian di sampaikan dan salam perjuangan kaum buruh.
Tertanda,
Badan Pekerja Nasional
Sentral Gerakan Buruh Nasional
( BPN SGBN )
S u l t o n i
Koordinator Nasional
0 komentar:
Post a Comment
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan Redaksi SGBN. Kami berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan.
Untuk saran, koreksi dan hak jawab, atau pengiriman press rilis, silahkan mengirimkan email ke sgbnweblog@gmail.com